Rabu, 12 Januari 2011

Badan Kredit Desa



I. PENDAHULUAN


1.1  Sejarah Berdirinya BKD
            Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (Algemene Volkerediet Bank) yang kemudian menjadi BRI pada sekitar tahun 1896. Kehadirannya erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan di Jawa yang memprihatinkan disebabkan oleh kegagalan panen secara luas akibat musim kemarau panjang, banjir dan serangan hama.

Berdasarkan pengalaman pahit ini Asisten Residen Banyumas di Purwokwerto (DE WOLF VAN WESTERRODE ) berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan, dengan cara cara membuat lumbung- lumbung desa untuk menanggulangi keadaan akibat musim paceklik yang sering terjadi terutama di Jawa  dilaksanakan dengan prinsip Koperasi Reifeizen di Jerman yang prakteknya di Jawa  dilaksanakan dengan prinsip Rembug Desa, dimana hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Jawa dengan prinsipnya gotong – royong.

1.2  Dasar Hukum.

Badan Kredit Desa (BKD) adalah perusahaan milik desa yang beroperasi diwilayah desa yang diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan.

     Ordonasi BKD yang termuat dalam Staatblad 357 tahun 1929, Rijksblad No 9 tahun 1938 untuk daerah Kasultanan yang menyangkut Pengawasan, Mengurus dan Menjalankan tata usaha, keuangan dan harta lainnya.

Dalam perkembangannya Staatblad tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No 7/ tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/ tahun 1998 pasal 58 :
“ Bank  Desa, lumbung Desa,Bank Pasar,Bank Pegawai,Lumbung Pitih Nagari(LPN),Lembvaga Perkreditan Desa(LPD),Badan Kredit Desa(BKD),Badan Kredit Kecamatan(BKK),Kredit Usaha Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan(LPK), Bank Karya Produksi Desa(BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan ini diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
Dan diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah No: 71/Tahun 1992, Pasal 19 ayat 1 dan 2 :
“ Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari,Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memeperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan Menjadi Bank Perkreditan Rakyat.”

“ Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang No 7  Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum mendapatkan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.”   


Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia  Nomor : 31/63/KEP/DIRR tanggal 09 Juli 1998, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) telah ditunjuk BRI  untuk tugas dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut untuk tingkat Kantor Cabang, maka Pemimpin Cabang BRI otomotis secara ex officio menjadi Pengawas BKD yang ditegaskan kembali dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/27/PBI/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) oleh PT Bank Rakyat Indonesia, dan Pada tanggal 11 Juli 2006 terdapat kesepakatan bersama antara :

1.      Sumarno, Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Dirjen PMD Depdagri.
2.      Mokhammad Dakhlan, Deputi Direktur Direktorat Pengawas BPR
3.      Sultan Hamid, Kepala Divisi Kredit Program PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4.      M. Yahya, Ketua Serikat Pekerja Badan Kredit Desa

Mereka membuat kesepakatan bersama dalam bidang pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pembinaan, pengawasan dan pengembangan BKD, yaitu  bahwa BKD perlu diintensifkan pembinaan dan pengawasannya baik secara kelembagaan maupun operasional keuangan dan Sumber Daya Manusiannya.Pemberdayaan BKD akan dilakukan secara seksama dan ditindaklanjuti oleh Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia , PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Serikat pekerja BKD,sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :
a.       Departemen Dalam Negeri
Ø  Memberikan Pedoman kepada pemerintah Daerah tentang pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan BKD serta pengelolaan asset BKD
Ø  Menfasilitasi Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengembangan kelembagaan organisasi dan personil BKD
b.      Bank Indonesia sesuai Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimanan telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 melakukan pembinaan dan pengawasan bank, baik bank Umum maupun BPR termasuk BKD
c.       PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero)
Ø  Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan BKD dan Bank Indonesia terhadap Operational BKD termasuk administrasi Keuangannya agar BKD dapat beroperasi secara sehat dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
Ø  Membina Peningkatan Kemampuan manajemen BKD dan penyehatan keuangan BKD
Ø  Membina peningkatan usaha BKD sesuai Ketentuan yang berlaku

Sedangkan Ketentuan Peraturan dan surat dalam bentuk lainnya yang telah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dapat digunakan sebagai pedoman Pengawasan, Pengelolaaan, Pengembangan ,dan Pemberdayaan BKD wajib dipedomani oleh para pembina, pengelola,dan semua unsur pelaksana BKD, dan Akumulasi hasil usaha BKD disamping untuk peningkatan modal BKD dipergunakan untuk peningkatan manajemen Sumberdaya manusia, kesjahteraan para anggotanya dan menunjang pendapatan desa.

II. KEGIATAN OPERASIONAL BKD

Dalam era saat ini maupun dimasa yang akan datang, setiap jenis usaha tidak terkecuali usaha di bidang keuangan baik ditingkat perkotaan maupun di tingkat pedesaan seperti halnya usaha BKD tidak akan terbebas dari persaingan, maka masing-masing perusahaan harus mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan komparatif tsb dapat memberikan manfaat apabila fungsi pemasaran BKD dapat memahami dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah/ konsumennya.

            Adapun yang menjadi keunggulan komparatif BKD adalah banyaknya jumlah BKD yang ada di setiap Desa, kesederhanaan prosedur dan kecepatan waktu pelayanan serta pinjaman yang diberikan tanpa menggunakan agunan
            Usaha BKD sebagaimana usaha lainnya walaupun berada dalam lingkungan pedesaan tidak terlepas dari adanya pesaing-pesaing dalam usaha yang sejenis atau yang mendekati baik saat ini apalagi dimasa yang akan datang. Adapun pesaing yang ada adalah : Pelepas Uang (rentenir) dan BPR serta  Koperasi Unit Desa.

2.1. Struktur Organisasi BKD.
Struktur Organisasi BKD telah menggambarkan pemisahan antara tugas, kewajiban dan hak masing-masing bagian/jabatan dalam suatu perusahaan.
Adapun struktur koordinasi BKD dengan Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang sbb :
Keterangan :
Komisi I       : Sebagai Ketua komisi bertanggung jawab penuh terhadap maju     mundurnya BKD
Komisi II      : Sebagai kasir bertanggung jawab atas segala maslah keuangan kepada Komisi I
Komisi III    : Sebagai juru tagih bertanggung jawab atas kelancaran angsuran pinjaman nasabah
JTU BKD     : Sebagai Tenaga Pembuku dan Administrasi BKD


 
JTU BKD
JTU BKD adalah Pekerja Badan Kredit Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya atas usul Pengawas BKD.Seorang JTU BKD atau Juru Tata Usaha BKD adalah pekerja yang bertugas di BKD yang tersebar di wilayah pedesaan untuk mengadministrasikan berupa mencatat dan membukukan segala transaksi keuangan disetiap hari bukaan dengan dibantu oleh 2 orang komisi yaitu komisi II yang bertugas sebagai kasir  dan Komisi III bertugas sebagai juru tagih, JTU BKD dalam satu minggu bekerja selama 5 (lima) hari pelayanan BKD, sehingga JTU BKD dapat memegang administrasi 5 (lima) BKD tergantung besar kecilnya BKD di wilayahnya. JTU BKD mendapatkan Gaji Pokok,Tunjangan wilayah/prestasi ,Tunjangan Uang Makan dan Tunjangan Uang Perjalanan dalam setiap bulannya. Gaji JTU BKD ini menjadi Beban Dana Usaha BKD yang telah dianggarankan dalam setiap tahunnya dengan dibuat rencana Anggaran untuk disahkan dan disetujui oleh Kanwil BRI Surabaya dan Kanpus BRI Jakarta untuk dijadikan pedoman.

Mantri BKD
Mantri BKD adalah Pegawai BKD yang ditugaskan untuk menangani pembinaan dan pengawasan BKD, diangkat dan diberhentikan oleh BKD. Status Mantri BKD berasal dari JTU BKD yang ditugaskan sebagai Mantri BKD. Seorang mantri BKD idealnya membawahi maksimal 15 (lima belas) BKD untuk lima hari kerja dan maksimal 20 (dua puluh) BKD untuk 6 hari kerja dengan asumsi bahwa BKD buka satu mimggu sekali, serta perlu memperhatikan kemampuan masing-masing BKD dalam membayar iuran Biaya Penagwasan. Dengan ratio ini diharapakan mantri BKD dapat melakukan kunjungan ditiap BKD sebulan sekali, disamping masih ada kesempatan untuk membuat laporan dan mengerjakan administrasi, seorang mantri BKD m endapatkan gaji Pokok, Tunjangan wilayah, dan Tunjangan Penugasan setiap bulannya dimana Gaji mantri BKD menjadi beban Bank Indonesia dalam bentuk Dana Pengawasan dan Pembinaan BKD 

Koordinator BKD
Koordinator BKD adalah Pegawai BKD  yang ditugaskan untuk mengkoordinir dan mempunyai tugas  untuk membantu pinca dalam membina dan mengawasi serta mengkoordinir secara langsung pekerjaan mantri BKD/TP TPSP, JTU BKD/ TA TPSP, dan Komisi BKD/ Pengelola TPSP, adapun koordinator ini ditunjuk dan ditetapkan dari salah seorang mantri BKD yang dianggap mampu mengkoordinir dan tidak pernah terlibat dalam pemakaian uang BKD. Koordinator BKD untuk gaji yang diterima tiap bulannya adalah sama dengan mantri bedanya hanya ditambah Tunjangan Jabatan dan juga menjadi beban Bank Indonesia dalam bentuk Dana Pembinaan dan Pengawasan BKD.

Pengawas BKD
Pengawasan BKD diserahkan kepada BRI, dalam hal ini Pemimpin Cabang (Pinca) BRI setempat. Pengawas merupakan atasan langsung dari Mantri BKD yang mengaturt Tugas dan Kewajiban Mantri BKD. Tugas dan Kewenangan Pengawas BKD adalah Membina dan mengawasi BKD yang dapat dilakukan secara aktif dan pasif terhadap mantri yaitu dengan memeriksa kegiatan Pembukuaan BKD yang meliputi pemeriksaan kas, Pencocokan saldo simpanan BRI,BKD dengan BRI dan menganalisa tindasan laporan hasil pemeriksaan BKD dan Laporan Kunjungan Nasabah.
 





3 komentar:

  1. maaf sebelumnya saya seorang komisi di sebuah BKD di daerah Sidoarjo, kalau boleh saya minta aturan - aturan mengenai gaji komisi, thr komisi, dan pelimpahan 20% laba ke desa, pelimpahan 10 % laba untuk insentiv komisi, dan pelimpahan 10 % untuk insentiv jtu. sekian terima kasih..

    BalasHapus
    Balasan
    1. ada SE nya kok mba, dminta saja ke koord cabang. bisa di copy kan. untuk softcopy sy blm punya, jd gk bs ngemail

      Hapus
  2. bkd kebgelola apasaja , trus data yang di kelola ap???

    BalasHapus